Unsur-Unsur Terbentuknya Negara

Unsur-Unsur Terbentuknya Negara –  Halo teman-teman, kita bertemu lagi pada edisi kali ini, di hari yang berbahagia ini saya akan mencoba kembali membahas tentang apa yang kita bahas pada hari sebelumnya tentang pengertian bangsa, nah silahkan di baca dulu ya jika belum membacanya untuk menambah wawasan. baik jika teman-teman sudah membacanya kita akan langsung menuju pembahasan kita pada kali ini, yang tentu saja kita akan membahas mengenai Unsur-unsur yang mempengaruhi terbentuknya suatu negara, seperti yang kita ketahui bersama Negara memiliki unsur-unsur didalam membentuk suatu Negara, Unsur pembentuk Negara itu adalah syarat mutlak dalam pembentukan suatu Negara, jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka tidak menjadi Negara, oleh karenanya haruslah mengikuti prosedur yang ada.

Unsur Negara

Dalam pembentukan Negara ada beberapa syarat minimal yang harus di penuhi suatu negara tersebut yang harus di penuhi agar dapat di sebut sebagai negara, syarat tersebut berlaku secara umum dan meupakan unsur terpenting. syarat-syarat tersebut dapat di golongkan menjadi dua Bagian Yakni :

Unsur terbentuknya negara secara Unsur Konstitutif
Syarat ini merupakan unsur yang mutlak harus di penuhi pada saat negara itu didirikan. Unsur konstitutif meilputi rakyat, wilayah, dan pemerintahan berdaulat Oleh karenanya hal ini sangatlah penting jika ingin membangun sebuah Negara yang di akui seluruh Negara di dunia ini.

Unsur terbentuknya negara secara Unsur Deklaratif
Syarat ini merupakan unsur yang tidak mutlak ada pada saat negara berdiri, tetapi unsur ini boleh dipenuhi atau menyusul dipenuhi setelah negara berdiri. Unsur-unsur Deklaratif adalah pengakuan dari negara lain. jadi sekarang teman-teman sudah mulai faham bukan, mari kita teruskan pembahasan kita.

Bila kita melihat Konvensi Montevideo (Uruguay) tahun 1933, dalam konvensi hukum internasional dimana negara harus mempunyai empat unsur konstitutif antara lain seperti di bawah ini :

  • Harus ada penghuni (rakyat, penduduk negara) atau bangsa (staatsvolk)
  • Harus ada wilayah atau lingkungan kekuasaan
  • Harus ada kekuasaan tertinggi (penguasa yang berdaulat) atau pemerintahan yang berdaulat
  • Kesanggupan berhubungan dengan negara-negara lain.

Jika ita melihat unsur konstitutif, negara dipandang sebagai satu kesatuan politis yang konkret, negara in concreto, sebagaimana terjelmanya negara dalam sejarah bentuk pengelompokan sosial, sebagai asosiasi manusia. Jadi, bukan negara sebagai ide yang terlepas dari kenyataan sosialnya, Negara dipandang sebagai gabungan antara penduduk, wilayah, dan pemerintah. Nah selanjutnya kita akan membahas mengenai Unsur terbentuknya suatu negara secara umun, nah untuk Selengkapnya silahkan baca di bawah ini ya, teman-teman genggaminternet.com

Unsur-Unsur Terbentuk Negara Secara Umum

Unsur Unsur Negara

1. Rakyat

Pengertian Rakyat Secara sosiologis, Pengertian Rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan, dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Secara umum, rakyat merupakan warga negara dalam suatu negara yang memiliki ikatan hukum dengan peemerintah. sementara itu jika Secara sosiologis, Pengertian penduduk adalah semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah negara.

Rakyat di dalam suatu Negara merupakan semua orang yang secara nyata berada di dalam wilayah negara yang tunduk dan patuh kepada peraturan yang ada di dalam negara tersebut, Berdasakan bentuknya Rakyat suatu negara dapat kita kelompokkan menjadi Beberapa, di antaranya sebagai berikut ini :

a. Penduduk

Penduduk merupakan orang-orang yang berdomisili yang secara tetap tinggal di dalam daerah suatu negara untuk jangka waktu yang lama dan banyak yang hingga akhir hayatnya. Jika kita ambil contoh di Indonesia, Penduduk yang memiliki status kewarganegaraan di sebut dengan WNI(warga negara indonesia) yang merupakan orang indonesia asli, atau warga negara (WNA),seperti orang asing yang Menetap di indonesia karena bekerja dan kesengsem dengan indonesia lalu mereka memutuskan untuk tetap tinggal di Indonesia hingga akhir hayatnya.

b. Bukan Penduduk

Bukan penduduk merupakan orang-orang yang berada di dalam suatu negara tidak secara menetap melainkan hanya tinggal di dalam negara tersebut Untuk sementara waktu, satatus keawrga negaranya adalah Warga negara asing, Kita ambil contoh mudahnya adalah Turis asiing yang berlibur ke Negara Indonesia.

2. Wilayah

Wilayah nerupakan unsur yang mutlak di dalam suatu Negara, jika warga negara meupakan Personal di dalam suatu Negara, akan tetapi wilayah adalah landasan material atau landasan Fisik negara tersebut. Suatu bangsa Nomaden yang selalu berpindah-pindah tidak mungkin memiliki Negara, walaupun mereka memiliki Rakyat dan Penguasa tersendiri, luas wilayah negara di tentukan oleh perbatasanya. Di dalam batas- batas itu negara menjalankan yurisdiksi teritorial atas orang dan benda yang berada dalam wilayah itu, kecuali ada beberapa golongan orang dan benda yang dibebaskan dari yurisdiksi itu. Dapat kita ambil contoh perwakilan diplomatik negara asing dengan harta benda mereka. Wilayah negara secara umum dapat kita dibedakan atas wilayah daratan, wilayah lautan, wilayah udara, dan wilayah ekstrateritorial. yang kesemuanya akan kita bahas secara Mendetail di bawah ini :

a. Wilayah Daratan

Wilayah daratan tidak sepenuhnya dapat di miliki sendiri oleh suatu negara, yang berarti suatu negara harus berbagi wilayah dengan negara tetangga, hal ini terjadi jika negara tersebut ada di wilayah datan yang sama, seperti Benua dan pulau yang sama. Untu perbatasan Negara biasanya di sepakati melalui perjanjian antar negara yang di sebut dengan Perjanjian Internasional. perjanjian ini berbentuk bilateral yang apa bila hanya menyangkut kepentingan dua negara tersebut, dan dapat pula berbentuk multilateral jika peratasan dengan negara tersebut meliatkan lebih dari dua negara Batas-batas daratan biasanya ditentukan dalam perjajian perbatasan dengan negara-negara tetangga. Sebagai batas biasanya ditentukan ciri-ciri alamiah seperti gunung dan sungai. Kadang-kadang batas “buatan” harus dibangun, misalnya dalam bentuk tembok pembatas. Batas wilayah suatu negara dengan negara lain di darat dapat berwujud  sebagai berikut ini :

Batas alamiah, yaitu batas suatu negara dengan negara lain yang terjadi secara alamiah, seperti dalam bentuk sungai, pegunungan dan hutan
Batas buatan, batas suatu negara dengan bentuk negara lain yang sengaja dibuat oleh manusia dalam bentuk pagar tembok, pos penjagaan, dan kawat berduri
Batas secara geografis, yaitu batas wilayah suatu negara dengan negara lain yang dapat ditentukan berdasarkan letak geografis yang melalui garis lintang dan garis bujur. Misalnya, letak negara Indonesia secara geografis berada pada 6°LU – 11°LS, 95°BT- 141°BT.

b. Wilayah Lautan

Jika kita perhatikan lagi di semua negara, tidaklah semua negara di dunia ini mendapatkan anugrah Lautan, terutama negara yang ada di tengah-tengah benua, negara yang seperti itu di kenal dengan nama land-locked atau Negara yang tidak memiliki laut. Negara yang memiliki wilayah laut patut bersyukur karen wilaya ini dapat dijadikan modal bagi kesejahteraan rakyat dan negara. Sebagaimana wilayah daratan, wilayah laut pun memiliki batas-batas. Pada mulanya ada dua konsep dasar mengenai wilayah lautan, yaitu sebagai berikut berikut ini :

Res nullius, yaitu konsepsi yang menyatakan bahwa laut dapat diambil dan dimiliki oleh setiap negara. Konsep ini dikembangkan oleh John Sheldon (1584-1654) dari Inggris dalam bukunya Mare Clausum- The Right and Dominion of the Sea.
Res communis, yaitu konsepsi yang beranggapan bahwa laut adalah milik masyarakat dunia, sehingga tidak dapat diambil atau dimiliki oleh setiap negara. Konsep ini dikembangkan oleh Hugo de Groot dari Belanda (1608) dalam bukunya Mare Liberum (laut bebas).

Sekarang wilayah laut yang masuk di dalam wilayah Negara tertentu disebut dengan perairan wilayah atau laut teritorial, sementara di luat wilayah laut meupakan lautan atau perairan Internasional atau yang di kenal dengan nama Mare Liberum. mengenai wilayah laut indonesia pada awal mulanya PBB menetapkanya sejauh 3 mil  dari pantai waktu surut,  Pada tanggal 10 desember 1982, PBB (UNCLOS) menyelenggarakan Konferensi Hukum Laut Internasional III di Jamaika. Hasil konferensi ini ditandatangani oleh 119 peserta. Sejumlah 117 peserta mewakili negara dan dua peserta mewakili organisasi internasional. Konferensi ini menetapkan bahwa wilayah laut terdiri atas hal-hal sebagai berikut..

  1. Laut teritorial, yaitu wilayah yang menjadi hak kedaulatan penuh suatu negara di laut. Lebaranya adalah 12 mil laut diukur dari pulau terluar kepulauan suatu negara pada saat air surut.
  2. Zona bersebelahan, yaitu wilayah yang laut yang lebarnya 12 mil dari laut teritorial suatu negara. Jadi, kalau negara sudah memiliki wilayah teritorial sejauh  12 mil, maka wilayahnya menjadi 24 mil laut diukur dari pantai
  3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yaitu wilayah laut suatu negara yang lebarnya 200 mil ke laut bebas. Di zona ini, negara pantai berhak menggali dan mengolah segala kekayaan alam untuk kegiatan ekonomi eksklusif negara tersebut. Di dalam zona tersebut, negara pantai berhak menangkap nelayan asing yang ditemukan sedang menangkap ikan.
  4. Landas kontinen, yaitu daratan di bawah permukaan laut di luar laut teritorial dengan kedalaman 200 m atau lebih.
  5. Landas benua, yaitu wilayah laut suatu negara yang lebarnya lebih dari 200 mil laut. Di tempat ini, negara boleh mengelola kekayaan dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat Indonesia.

c. Wilayah Udara

Wilayah udara suatu negara dapat diklaim berdasarkan perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang pernah disepakati mengenai wilayah udara suatu negara adalah konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944. Di Indonesia, ketentuan wilayah udara suatu negara diatur dalam UU No. 20 tahun 1982. Berdasarkan UU tersebut dinyatakan bahwa batas wilayah kedaulatan dirgantara yang termasuk orbit geostasioner adalah setinggi 35. 761 km. Dalam Konvensi Paris (1949) dinyatakan dalam bahwa negara-negara merdeka dan berdaulat berhak mengadakan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah udaranya, seperti untuk kepentingan radio, penerbangan dan satelit.

d. Wilayah Ekstrateritorial 

Merupakan suatu negara yang berada di luar wilayah negara itu sendiri, dengan kata lain dapat kita artikan Negara tersebut berada di wilayah negara lain atau di luat wilayah teritorial suatu negara Contoh untuk ini adalah kantor kedutaan besar suatu negara di negara lain atau kapal asing yang berlayar di laut bebas dengan berbendera suatu negara. Seorang dua besar memiliki hak ekstrateritorial, selain itu kekebalan diplomatik (hak imunitas yang bersifat pribadi), yaitu hak kedaulatan atas bangunan, gedung dan halaman keduataan besar sampai sebatas pagar. Tak seorang pun boleh memasuki halaman kedutaan besar tanpa izin dari negara atau kedutaan besar yang bersangkutan.

unsur benua

3. Pemerintahan yang Berdaulat

Jika unsur wilayah yang sangat penting iu sudah terpenuhi maka selanjutnya adalah pemerintah yang berdaulat, yang mana Adanya suatu pemerintahan yang berkuasa atas seluruh wilayahnya dan segenap rakyatnya merupakan syarat mutlak keberadaan negara. edaulatan adalah kekuasaan terntinggi dalam suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat negara itu.

Kedaulatan negara itu bersifat:

(1) asli, karena bukan berdasarkan kekuasaan lain;

(2) tertinggi, karena tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi di atasnya

(3) tidak dapat dibagi-bagi, karena baik ke dalam maupun keluar, negara itu berdaulat sepenuhnya.

Adapun kedaulatan yang dimiliki pemerintah dapat berupa point, yang mana dapat kita lihat sebagai berikut :

  • Kedaulatan ke dalam, artinya pemerintah memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organsiasi negara sesuai dengna peraturan perundangan yang berlaku
  • Kedaulatan ke luar, artinya pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat dan tidak tunduk kepada kekuatan lain.
  • Pemerintah harus pula menghoramti kekuasaan negara yang bersangkutan dengan tidak mencampuri urusan dalam negerinya.

4. Pengakuan dari Negara Lain

Unsur ini bisa menyusul ketika suatu pemerintahan membentuk Negara, Pengakuan dari negara lain merupakan unsur yang menerangkan bahwa suatu negara telah berdiri sehingga negara tersebut dikenal oleh negara-negara lain. Pengakuan dari negara lain terdiri atas dua macam antaralain sebagai berikut ini :

a. Pengakuan de facto

Merupakan pengakuan yang berdasarkan kenyataan yang berupa data atau fakta yang sungguh-sungguh nyata tentang berdirinya suatu negara tersebut

Pengakuan de facto yang bersifat tetap, adalah pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara yang bisa menimbulkan hubungan di bidang perdagangan dan ekonomi.
Pengakuan de facto yang bersifat sementara, adalah pengakuan yang diberikan oleh negara lain tanpa melihat perkembangan negara tersebut. Apabila negara tersebut hancur, maka negara lain akan menarik pengakuannya.

b. Pengakuan de jure

Pengakuan de jure Merupakan pengakuan yang berdasarkan pada pernyataan resmi menurut hukum internasional.

  • Pengakuan de jure bersifat tetap , adalah pengakuan dari negara lain yang berlaku untuk selamanya karena kenyataan yang menunjukkan adanya pemerintahan yang stabil.
  • Pengakuan de jure bersifat penuh, adalah terjadinya hubungan antarnegara yang mengakui dan diakui dalam hubungan dagang, ekonomi dan diplomatik. Negara yang mengakui berhak menempati konsulat atau membuka kedutaan di negara yang diakui.

Nah Saya Rasa artikel Unsur-Unsur Terbentuknya Negara ini cukup sampai disini ya, saya rasa ini adalah artikel terpanjang yang pernah saya buat untuk, sahabat genggaminternet.com, sepanjang apapun tulisan itu akan saya coba berikan kepada teman-teman semua agar bisa menambah wawasan kita kedepanya, karena misi website ini hadir adalah untuk menjadikan Indonesia Cerdas dengan Internet, semoga itu akan segera terwujud, Indonesia Buta Internet, dan menjadikan Internet Indonesia, Internet Positif. sampai ketmu lagi di artikel berikutnya ya, terima kasih.

 

Incoming search terms:

  • unsur unsur terbentuknya negara
  • unsur unsur negara
  • unsur terbentuknya negara
  • Unsur negara
  • unsur deklaratif
  • sebutkan unsur unsur terbentuknya negara
  • Unsur-unsur terbentuknya Negara
  • unsur-unsur negara
  • unsur konstitutif
  • unsur pembentuk negara
Unsur-Unsur Terbentuknya Negara | yasri | 4.5